rakyatsulawesi.com — Nepotisme, bagaikan benalu yang menempel pada pohon kokoh, menggerogoti nilai-nilai keadilan dan profesionalisme.
Praktik nepotisme atau sebagian kalangan menyebutnya “Orang Dalam (Ordal)” ini merujuk pada pemberian keuntungan atau posisi berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan, alih-alih berdasarkan kualifikasi dan meritokrasi.
Memahami seluk-beluk nepotisme menjadi krusial untuk memberantasnya dan membangun sistem yang adil bagi semua.
Pengertian Nepotisme
Nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti cucu, dan “potis” yang berarti kuasa. Secara sederhana, nepotisme diartikan sebagai praktik favoritisme terhadap kerabat atau orang dekat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal rekrutmen, promosi, atau pemberian hak istimewa lainnya.
Sedangkan pengertian nepotisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara tentang Integritas, Tidak Korupsi, Tidak Ada Kolusi dan Nepotisme menjelaskan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang melanggar hukum demi kepentingan keluarganya dan/atau kepentingannya. kroni-kroninya lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Ciri-ciri Nepotisme
Praktik nepotisme dapat dikenali dengan beberapa ciri khas, diantara ciri-ciri nepotisme yaitu:
- Pengangkatan atau promosi tanpa proses yang transparan dan akuntabel.
- Kualifikasi dan meritokrasi diabaikan demi kepentingan keluarga atau kerabat.
- Terjadi dominasi kelompok tertentu dalam organisasi.
- Munculnya rasa tidak adil dan frustrasi di kalangan karyawan lain.
- Potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Jenis-jenis Nepotisme
Nepotisme dapat dikategorikan berdasarkan beberapa jenis, yaitu:
1. Nepotisme Rekrutmen
Memilih kerabat atau orang dekat untuk mengisi posisi pekerjaan tanpa melalui proses seleksi yang objektif.
2. Nepotisme Promosi
Memberikan promosi jabatan kepada kerabat atau orang dekat tanpa mempertimbangkan kinerja dan kompetensi.
3. Nepotisme Kontrak
Memberikan kontrak atau proyek kepada perusahaan yang dimiliki atau berafiliasi dengan kerabat atau orang dekat.
4. Nepotisme Politik
Memberikan posisi politik atau jabatan pemerintahan kepada kerabat atau orang dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan integritas.
Sanksi Nepotisme
Dampak negatif nepotisme mendorong berbagai pihak untuk memberlakukan sanksi tegas. Di Indonesia, sanksi nepotisme diatur dalam beberapa peraturan, seperti:
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 25 ayat (2) melarang ASN mengangkat keluarga menjadi pegawai negeri sipil pada instansi yang sama dalam satu jenjang jabatan atau satu tingkatan pada saat yang bersamaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat keluarga menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- Sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Terbentuknya Penyelenggaraan Negara yang Integritas, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 22 mengatur bahwa setiap pejabat negara atau anggota komite audit yang melakukan nepotisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling lama 12 tahun dan dengan 1 miliar.
- Kode Etik Profesi. Berbagai organisasi profesi memiliki kode etik yang melarang praktik nepotisme.
Dampak Merusak Nepotisme
Praktik nepotisme ini tak hanya merugikan individu dan organisasi, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat secara luas.
Berikut ini beberapa dampak yang diakibatkan dari praktik nepotisme, diantaranya:
1. Menurunnya Kualitas Pekerjaan dan Layanan
Ketika jabatan diisi oleh individu yang tidak kompeten karena nepotisme, kualitas pekerjaan dan layanan pun menurun. Hal ini dapat berakibat pada kerugian finansial, menurunnya kepercayaan publik, dan terhambatnya kemajuan.
2. Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan
Nepotisme menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam organisasi. Individu yang kompeten terpinggirkan, sementara individu yang tidak kompeten mendapatkan keuntungan hanya karena hubungan keluarga. Hal ini dapat memicu demotivasi, frustrasi, dan konflik di antara karyawan.
3. Menipisnya Kepercayaan Publik
Praktik nepotisme merusak kepercayaan publik terhadap organisasi. Ketika masyarakat melihat bahwa jabatan dan keuntungan diperoleh bukan berdasarkan meritokrasi, mereka akan meragukan kredibilitas dan integritas organisasi.
4. Memperkuat Budaya Korupsi
Nepotisme membuka celah bagi praktik korupsi. Ketika individu mendapatkan jabatan karena koneksi keluarga, mereka lebih rentan untuk terlibat dalam korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga.
5. Merusak Demokrasi dan Meritokrasi
Nepotisme bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan meritokrasi. Praktik ini melanggengkan sistem di mana kekuasaan dan keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang, di mana kesempatan untuk maju hanya didapat berdasarkan koneksi keluarga, bukan berdasarkan kemampuan dan prestasi.
Melawan Nepotisme
Memerangi nepotisme membutuhkan komitmen dan upaya kolektif dari berbagai pihak. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam memerangi praktik nepotisme, sebagai berikut:
1. Menetapkan Kebijakan Anti-nepotisme yang Kuat
Organisasi perlu memiliki kebijakan anti-nepotisme yang jelas dan tegas, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan dan diterapkan secara konsisten.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Proses seleksi dan pengambilan keputusan harus transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal dalam proses seleksi, mempublikasikan hasil seleksi, dan menerapkan sistem check and balance yang kuat.
3. Mempromosikan Budaya Meritokrasi
Organisasi harus membangun budaya meritokrasi di mana individu dihargai dan dipromosikan berdasarkan prestasi dan kompetensi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan dan pengakuan bagi karyawan yang berprestasi, serta menyediakan program pengembangan diri dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan.
4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Masyarakat perlu dididik tentang bahaya nepotisme dan pentingnya meritokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi publik, seminar, dan diskusi.
5. Melibatkan Penegak Hukum
Penegak hukum perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik nepotisme. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelidiki laporan nepotisme, menindaklanjuti kasus-kasus nepotisme, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar.
Perbedaan Nepotisme, Korupsi, dan Kolusi
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tiga praktik yang berbeda, namun memiliki beberapa kesamaan. Ketiga praktik ini merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan masyarakat.
Perbedaan diantara ketiganya menurut arti/definisinya yaitu:
- Nepotisme: Praktik mementingkan kerabat atau keluarga dekat dalam pemberian jabatan, pekerjaan, atau keuntungan lainnya, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi.
- Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.
- Kolusi: Persekongkolan untuk melakukan perbuatan curang atau ilegal.
Perbedaan utama antara ketiga praktik ini terletak pada fokus dan motif pelakunya. Nepotisme fokus pada hubungan keluarga, korupsi fokus pada keuntungan pribadi, dan kolusi fokus pada kerjasama untuk melakukan tindakan curang.
Ketiga praktik ini dapat saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Nepotisme dapat membuka celah bagi korupsi, dan korupsi dapat memicu kolusi.
Oleh karena itu, penting untuk memerangi ketiga praktik ini secara bersama-sama untuk membangun masyarakat yang adil dan transparan.
Nepotisme merupakan praktik yang merusak dan merugikan, bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti fondasi keadilan dan profesionalisme.
Dengan memahami dampak negatifnya dan mengambil langkah nyata untuk memberantasnya menjadi kunci untuk membangun sistem yang lebih adil dan merata bagi semua.
Dengan menerapkan solusi yang tepat dalam memerangi nepotisme, kita dapat membangun organisasi yang adil, transparan, dan profesional, di mana kemajuan didorong oleh meritokrasi dan kompetensi, bukan oleh koneksi keluarga.
