MAKASSAR I Ada banyak cara kreatif lakukan kampanye publik untuk peringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Bisa melalui pembacaan puisi dan live painting, atau dengan menggelar obrolan ringan seputar isu-isu HAM yang aktual.
Itulah yang akan dilakukan oleh sejumlah perupa, penyair, akademisi dan pegiat HAM di Makassar, pada Selasa, 10 Desember 2019, di Etika Studio, Jalan Tamalate I Kavling 8. Tepat di Hari HAM Sedunia ini, mereka akan menggelar acara yang diberi tajuk “Ngopi itu Hak Asasi”.
“Kita akan ngobrol santai seputar persoalan HAM sambil mendengarkan teman-teman membacakan puisi dan melihat pelukis menggoreskan kuasnya di kanvas,” kata Rusdin Tompo, salah seorang inisiator acara.
Rusdin, yang lebih dikenal sebagai penulis dan fasilitator Sekolah Ramah Anak (SRA) itu menambahkan, acara “Ngopi itu Hak Asasi” akan diisi dengan sharing session, testimoni, pembacaan puisi, musik dan lagu, bazaar buku dan kaos, serta live painting.
Keunikan acara ini karena akan ada tiga pelukis yang melukis langsung di area kegiatan. Ketiga seniman tersebut, yakni AH. Rimba (Rumah Seni Kasumba), Jenri Pasassan (perupa) dan Faisal Syarif (pelukis).
“Ini sebagai bentuk partisipasi kami, para seniman, dalam memperingati Hari HAM Sedunia,” jelas Rimba antusias, yang juga merupakan salah seorang penggagas acara.
Dikatakan, ide kegiatan ini sederhana, bagaimana berbagai pihak berkolaborasi bikin aksi, berkreasi sambil diskusi dengan tema hak asasi. Bagi yang ingin ngopi, boleh pesan sendiri, sedangkan yang tidak suka minum kopi, silakan pesan minuman lain, sesuai selera. Bahkan kalau hanya ingin datang menyaksikan pembacaan puisi dan live painting juga boleh.
Acara “Ngopi itu Hak Asasi” memang dirancang sederhana untuk mengedukasi dan menarik perhatian masyarakat agar mau peduli dan terlibat. Sepanjang Desember ini ada beberapa persoalan butuh dukungan masyarakat luas, seperti isu AIDS, disabilitas, korupsi dan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, Koalisi Stop Perkawinan Anak, dengan memanfaatkan momen 16 Hari Stop Kekerasan Terhadap Perempuan, sejak November gencar mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia perkawinan minimal 19 tahun.
Belum lagi kasus UU ITE yang menimpa Dr Ramsiah Tasruddin, dosen salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Gowa, yang juga butuh terus diadvokasi agar segera terbebas dari jeratan hukum. Ramsiah sejauh ini mendapat pendampingan dari Komite perlindungan jurnalis dan kebebasan berekspresi ( KPJKB) dan LBH Makassar.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman yang meskipun didadak tapi mau terlibat dalam acara,” kata Rusdin Tompo, yang baru saja meluncurkan buku kumpulan puisi “Bukan Dongeng untuk Anakku”.
Acara ini merupakan kolaborasi dari Komunitas Puisi (KoPi) Makassar, Rumah Seni Kasumba, Etika Studio bekerjasama dengan BaKTI dan Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel. Juga mendapat dukungan dari MAMPU (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Acara dimulai sejak sore. Namun panggung “Hak Asasi Harga Mati”, baru digelar malam hari.(*)
