MAKASSAR – SULSEL, — Ketika memasuki ruang penerbitan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) di Ditlantas Polda Sulsel, maka warga yang berkepentingan akan melihat pemberitahuan yang menegaskan bahwa pemberi dan penerima suap sama-sama melakukan korupsi. kolusi, dan nepotisme (KKN).
Tapi siapa sangka dibalik isyarat itu diduga terdapat praktek pungli oleh oknum petugas dengan modus birokrasi atau kelengkapan berkas pengurusan duplikat BPKB yang dibikin sulit bagi yang tidak memberi pelicin sejumlah uang yang dipersyaratkan.
Keluhan terhadap sulitnya mengurus perolehan duplikat BPKB itu kini telah merebak di sejumlah warga khususnya di kalangan pekerja jasa pengurusan surat kendaraan bermotor yang sering berada di Samsat Makassar.
Seorang pengurus surat kendaraan bermotor menuturkan keluhannya soal penerbitan duplikat BPKB, dia mengatakan kelancaran pengurusan duplikat BPKB tergantung pelicinnya.
“Kalau diatas satu juta dua ratus ribu rupiah, maka duplikat BPKB itu bisa cepat selesai. Tapi kalau dibawahnya jangan harap bisa selesai. Bermacam alasan kelengkapan yang diminta sehingga dirasakan berbelit,” keluhnya.
Dia menambahkan, memang petugas itu tidak secara terang-terangan meminta, tapi dengan cara membuat pengurusan yang berbelit-belit dengan harapan agar diajukan persyaratan sebagai solusinya.
“Nah ketika kita bertanya bagaimana supaya duplikat itu bisa cepat selesai, maka saat itu pula disebutkan besaran biaya tambahan dengan alasan bahwa kita dibantu petugas itu,” ujarnya tanpa menyebut siapa petugas yang dia maksud.
Yang disayangkan, tambahnya lagi, walau ada nota dari Kasubditmin Regident namun tampaknya nota tersebut tidak digubris. besambung
Sumber:komandoplus
