Luwu Utara l | Rakyat Sulawesi, – Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Utara melalui Dinas Sosial menggelar rapat validasi data dan sosialisasi Bimtek data BDT, PBI, JKN tentang program perlindungan sosial tahun 2019 yang di pusatkan di Aula Kantor Kecamatan Masamba dan Kantor Kecamatan Sabbang Selatan, Jumat (24/5/2019).
Rapat Validasi tersebut dibuka secara resmi Camat Masamba Ari Setiawan didampingi Sekcam Nur Anifah, Kabid Bantuan Sosial (Bansos), Sulfah.
Dalam sambutannya Ari Setiawan dihadapan para Kepala Desa, Lurah, dan operator mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting dalam konsilidasi data.
“Banyak yang tertangkap akibat ada kesalahan konsilidasi data yang tidak relevan dan kesalahan berjamaah maka, Pemerintah Pusat mengambil langkah untuk menyatukan semua data dalam pelayanan sosial sehingga menghindari kesalahan data itu,” ungkap Ari Setiawan.
” Dalam hal perlindungan sosial, dimana validasi data mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Luwu Utara madih sementara Sosialisasi dan Bimtek di setiap Kecamatan di Luwu Utara,” ujar Kepala Bidang Bansos pada Dinas Sosial, Sulfah.
“Saya berharap Kecamatan Masamba tempat ibukota Luwu Utara dijadikan sebagai konsolidasi data dapat mencapai target yang detail sebab harapan Bupati ialah bagaimana mengenai data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini dapat valid dan terakomodir dengan baik disetiap desa,” terang Sulfah, Kepala Bidang Bansos pada Dinas Sosial Lutra.
“ Data yang kosong NIK nya, akan diisi menggunakan kartu keluarga dan data keseluruhan penerima bantuan iuran (PBI) maupun pemuktahiran basis data terpadu (BDT) karena melalui BDT bantuan akan dimasukan melalui APBD yang nanti di input ke aplikasi, satu nomor yang akan digunakan seumur hidup,” ujar Sulfa.
Selain itu, lanjut dia, banyak data yang tidak updating alias data ganda di Kabupaten Luwu Utara. Dimana milyaran uang negara terbuang percuma karena banyak peserta meninggal yang kartunya sudah tidak digunakan namun pembayaran iurannya terus berlanjut (pembayaran pajak) solusi yang kami tawarkan, hal ini segera dilaporkan di kantor kami entah itu dilaporkan di kecamatan/kelurahan setempat sehingga diharapkan kedepannya data kita valid 100 persen.
Kabid Bansos, Sulfah menuturkan, konektivitas data memang sangat perlu dalam memuktahirkan data dari tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kabupaten.
“Dalam pertemuan ini diharapkan menemukan solusi terkait validasi data yang datanya masih ganda agar di validkan seperti yang telah di sampaikan Sekertaris Kecamatan Masamba, Nur Anifah,” harapnya.
Diketahui, kegiatan validasi data ini akan dilaksanakan di 15 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.
Sekertaris Kecamatan(Sekcam) Masamba dalam arahannya, mengatakan untuk penerima PKH kalau sudah ekonomi meningkat para Lurah, Kades bisa merapatkan bersama BPD/BPL untuk digantikan warga yang memang miskin dan layak mendapatkannya, itu tergantung usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan
Laporan (www.rakyatsulawesi.com)
