MAKASSAR I Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi-Selatan mengadakan pertemuan di Festforest Baruga Lappo Ase, jalan AP Pettarani Kota Makassar, Kamis (28/11).
Hal itu disampaikan Kabag Humas Protokoler Lutra, Syahruddin pada media ini melalui jejaring WhatsApp nya bahwa, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani pembicara soal hutan.
“Bicara soal hutan, Indah mengingatkan agar jangan sampai berlaku istilah 4L (Lo Lagi Lo Lagi), jangan hanya wajah yang millenial, tapi kelakuannya tetap kolonial terhadap hutan,” kata Indah yang diamini Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid.
Indah menjelaskan, “Luwu Utara yang dijuluki Bumi Lamaranginang merupakan kawasan hutan terluas di Sulawesi-Selatan kedua dari Kabupaten Luwu Timur yang berjuluk juga Bumi Batara Guru, dan bicara hutan bukan bicara berapa luasannya, tapi kita bicara political will pemerintah,” tutur Bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Pemerintah saat ini tengah mendorong pembangunan infrastruktur untuk membuka kawasan strategis terisolir di Seko dan Rampi dan juga berjuang agar hutan dikawasan dua Jecamatan terisolir itu tetap utuh dan lestari serta beruntung pemerintah memberi peluang dengan adanya perhutansn sosial.” Dan saya berharap, kebijakan ini bisa melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan untuk bisa juga mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk peduli pelestarian hutan, sehingga setiap ada tindakan yang berpotensi merusak hutan dapat dicegah secara bersama-sama,” imbuh Indah panggilan akrab Bupati Lutra.
“Sementara itu Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(Walhi), Khalisah Khalid menuturkan, sekarang ini masyarakat terkesan kurang peduli dengan hutan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, bahkan ada yang turut serta melakukan penebangan pohonnya, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan di daerah semakin parah,” katanya.
Menurut dia, hutan yang ada di provinsi ini rawan terjadi penebangan liar yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup serta rawan terjadinya penebangan liar atau aksi pencurian kayu, karena pengamanan hutan belum berjalan dengan baik dan rendahnya kepedulian masyarakat setempat akan pentingnya hutan,” ujarnya.
Untuk menghentikan aksi perusakan hutan itu, pihaknya berupaya melakukan pendekatan dengan masyarakat di daerah yang menjadi sasaran pencurian kayu, perambahan oleh perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) yang berupaya melakukan ekspansi lahan.
Dan kemudian berupaya memotivasi masyarakat mengelola hutan di kawasan desanya tanpa mengubah status dan fungsi kawasan hutan untuk dimanfaatkan secara bersama serta meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih sejahtera.
Melalui pendekatan itu diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat desa untuk mengamankan hutan yang ada di sekitar desanya dengan bersikap aktif mencegah tindakan yang berpotensi merusak hutan.
Dia menjelaskan, perusakan hutan perlu dihentikan karena masyarakat desa yang paling merasakan manfaat dan dampak buruknya jika hutan di sekitar permukimannya dalam kondisi baik atau buruk.
“Dalam kondisi kerusakan hutan sekarang ini, masyarakat di sejumlah daerah sering mengalami bencana ekologi seperti banjir dan tanah longsor pada setiap musim hujan dan mengalami kekeringan yang parah pada saat musim kemarau,” bebernya
Laporan (Rakyatsulawesi.com)
