Makassar l Rakyat Sulawesi – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berhasil meraih predikat B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sebelumnya, SAKIP Pemda Lutra meraih predikat CC.
Penghargaan ini diterima Sekretaris Daerah Abdul Mahfud dari Menteri PAN-RB, Selasa (19/2/2019), di Four Points by Sheraton Makassar.
Mahfud mengatakan, raihan ini tidak terlepas dari komitmen, dukungan dan kerja keras seluruh Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerjanya.
“Apa yang diraih ini bukan sekadar award semata, tapi lebih kepada bagaimana menyelaraskan perencanaan dengan pelaksanaan yang efektif, efesien dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, kita mengapresiasi capaian ini, karena SAKIP ini adalah sebuah ajang evaluasi kinerja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” kata Mahfud.
Penghargaan ini, kata Mahfud, tidak terlepas dari komitmen Bupati yang ditunjukkan pada acara Bimtek SAKIP beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah (PD), khususnya Inspektorat, Bappeda dan Bagian Organisasi dan 11 PD sampel Evaluasi SAKIP yang telah bekerja untuk evaluasi SAKIP Luwu Utara 2018,” pungkasnya.
Penyerahan SAKIP Wilayah III dilakukan terhadap 186 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 12 Pemerintah Provinsi dan 174 Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Sulsel sendiri, ada 4 kabupaten yang meraih predikat C, yaitu Jeneponto, Enrekang, Sidrap dan Maros.
Untuk predikat CC, ada 13 Kabupaten/Kota yang meraihnya, yaitu Palopo, Toraja Utara, Bone, Tana Toraja, Wajo, Barru, Luwu, Parepare, Takalar, Luwu Timur, Pangkep, Selayar dan Soppeng. Predikat B, ada 7 kabupaten/kota, yakni Bulukumba, Pinrang, Bantaeng, Sinjai, Gowa Makassar, dan Luwu Utara sendiri. Sama Pemda Lutra, Pemprov Sulsel juga meraih Predikat B.
Selain Sekda Abdul Mahfud, pejabat Pemda Lutra yang turut hadir dalam penerimaan SAKIP ini adalah Inspektur M. Asir Suhaeb, Kepala Bappeda Rusydi Rasyid dan Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Muhammad Hadi.
Laporan : Admin/hmr
