Rakyat Sulawesi | Aksi demo tolak Omnibus Law hari ini mulai bergejolak di beberapa wilayah di Indonesia. Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Demikian pengertian omnubus Law menurut menurut Audrey O Brien dikutip dari CNBC.
Menurut Barbara Sinclair (2012), omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama. Karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.
Sejak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Ombibus Law ini akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini jadi kontroversi dan mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk buruh.
Kehadiran Omnibus Law jadi pro – kontra di Indonesia
Berdasarkan undangan yang beredar, RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna kemarin. Adapun, bunyi poin kelima dari isi undangan, yakni “Pembicaraan Tk.II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Cipta Kerja.”
Dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyebut salah satu hal yang akan dikerjakan dalam periode kedua yakni menyederhanakan regulasi. Pemerintah menurut Presiden Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing UU tersebut menurut Presiden Jokowi akan menjadi Omnibus Law. “Satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” ujar Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 di Jakarta. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengambangan UMKM juga akan langsung direvisi.”
Salah satu efeknya, ribuan buruh dan mahasiswa menggelar demo nyaris di seluruh belahan tanah air.
Salah satunya aksi demo digelar di Depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (6/10/2020) siang tadi.
Massa aksi tersebut tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulsel menuntut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Tuntutan utama yaitu cabut UU Cipta Kerja,” kata Humas FPR Sulsel, Angga kepada tribun-timur.com.
Dari pantaun media rakyat sulawesi, aksi dimulai pukul 12.30 Wita itu menutup sebagian Jl Urip Sumoharjo. mengakibatkan lalu lintas macet.
Ratusan pendemo gelar aksi demonstrasi di Depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (6/10/2020) siang.
Massa aksi tersebut tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulsel menuntut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Tuntutan utama yaitu cabut UU Cipta Kerja,” kata Humas FPR Sulsel, Angga kepada tribun-timur.com.
Aksi yang dimulai pukul 12.30 Wita itu menutup sebagian Jl Urip Sumoharjo. Akibatnya lalu lintas di Jl Urip Sumoharjo macet. Terlihat pihak kepolisian berjaga dan mengatur alur lalu lintas di lokasi aksi.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi tersebut masih berlangsung.
Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Se-Indonesia Akan Gelar Demo 8 Oktober 2020
Sementara dikutip dari CNN, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi pada Kamis (8/10). Mereka akan menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja usulan pemerintah yang baru saja disahkan DPR.
“Rencananya tanggal 8 untuk aksi nasional,” ungkap Koordinator Media Aliansi BEM SI Rizky Ramadhany kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).
Rizky mengaku belum menentukan lokasi demonstrasi nanti. Ia hanya mengatakan bahwa aksi unjuk rasa bakal melibatkan mahasiswa dalam jumlah besar.
“Untuk aksi nasional itu umumnya banyak datang berpartisipasi, apalagi dengan urgensi yang ada saat ini. Untuk BEM SI sendiri setiap aksi mengajak seluruh mahasiswa PTN dan PTS yang masuk ke dalam BEM,” jelasnya.
Ia mengatakan mahasiswa bakal menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Slogan mosi tidak percaya juga akan disuarakan kepada pemerintah dan DPR.
“Secara keseluruhan [menuntut penolakan UU Cipta Kerja], dengan mosi tidak percaya dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Sebelumnya Aliansi BEM SI menyerukan mosi tidak percaya kepada DPR dan Pemerintah pada Minggu (4/10). Mereka menilai Pemerintah dan DPR berpotensi hak hidup rakyat dan lingkungan karena mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Mahasiswa juga menilai pemerintah telah serta gagal menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19) yang sudah sekian bulan mewabah di tanah air.
Penolakan tidak hanya datang dari kelompok mahasiswa, tetapi juga dari kalangan buruh. Sejumlah serikat buruh sudah sejak jauh hari menolak dan akan menggelar mogok nasional.
Buruh Surabaya Mulai Kumpul untuk Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Surabaya sudah bergerak dari Jalan Mastrip, Karangpilang. Mereka mulai berkumpul di depan Kebun Binatang Surabaya.
Mereka menunggu kelompok buruh lainnya, seperti dari kawasan SIER Rungkut. Selanjutnya mereka akan demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Jatim dan Kantor Gubernur.
“Saat ini yang masih bergabung dengan kami yakni GARANG (Gabungan Pekerja Karangpilang) dan sekitarnya. Tapi masih dalam naungan Aliansi Pekerja Buruh Surabaya,” kata Marzuki, koordinator GARANG kepada detikcom, Selasa (6/10/2020).
“Karena dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, kami meminta kepada DPRD Provinsi dan Ibu Gubernur untuk mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi mengeluarkan Perpu, sebagai pengganti Undang-Undang Omnibus Law,” imbuh Marzuki.
Menurut Marzuki, aksi hari ini sekadar pemanasan saja. Mereka akan menggelar aksi lanjutan pada 8 Oktober mendatang, dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Ini perwakilan. Nanti rencananya akan lebih besar, lebih masif pada tanggal 8. Ini pemanasan. Bahasa kami pemanasan,” tambah Marzuki.
Pantauan detikcom, para buruh saat ini sedang berkumpul di Jalan Setail, depan Kebun Binatang Surabaya. Mereka juga tampak membawa atribut pergerakan buruh. Mereka datang menggunakan motor serta membawa truk berisi sound system. Puluhan petugas dari Polrestebes Surabaya juga terlihat berjaga di lokasi.
2 Ribu Personel Siap Kawal Demo Tolak Omnibus Law di Surabaya
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polrestabes Surabaya menerjunkan ribuan personel untuk melakukan pengamanan. Mereka tersebar di beberapa titik. Seperti Margomulyo, Tandes, Karangpilang hingga di DPRD Jatim.
“Kami dari Polrestabes Surabaya membuat floating pengamanan rencana aksi kegiatan unjuk rasa dari teman-teman buruh. Hari ini tanggal 6 sebanyak 2.000 personel yang kita sebar di titik sasaran. Di DPRD Indrapura, ada beberapa kawasan industri di kawasan SIER personel ada 200,” kata Kabagops Polrestabes Surabaya AKBP Anton Elfrino Trisanto kepada detikcom, Selasa (6/10/2020).
Dari detik.com, Anton menambahkan, pihaknya membantu mengamankan pengunjuk rasa agar tidak mogok kerja. Bahkan pihaknya mengimbau pendemo agar tidak masuk ke dalam pabrik untuk mengajak pekerja lain ikut demo.
“Jangan sampai sweeping, masuk perusahaan mengajak demo jangan. Karena roda ekonomi harus berputar,” ujarnya.
Sementara terkait perizinan demo, Polrestabes Surabaya menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan izin menggelar demo. Pasalnya, saat ini masih pandemi COVID-19.
“Kalau izin kita tidak pernah mengizinkan, karena masih dalam masa pandemi. Dari polrestabes mengimbau kesehatan nomor satu. Jangan sampai teman-teman buruh memperjuangkan aspirasinya tapi malah membawa virus ke rumah. Anak istri tertular kan juga berbahaya,” jelasnya.
Diketahui, pihak kepolisian dari polsek dan tim gabungan TNI, Brimob, Satpol PP turut mengamankan kota dari demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Ada empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR, yakni RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Ibu Kota Baru, dan Omnibus Law Kefarmasian. Berikut isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Perpajakan:
Adapun, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yakni:
- Penyederhanaan Perizinan
- Persyaratan Investasi
- Ketenagakerjaan
- Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
- Kemudahan Berusaha
- Dukungan Riset dan Inovasi
- Administrasi Pemerintahan
Pengenaan Sanksi - Pengadaan Lahan
- Investasi dan Proyek Pemerintah
- Kawasan Ekonomi.
Sementara, Omnibus Law Perpajakan mencakup 6 pilar, yaitu
- Pendanaan Investasi
- Sistem Teritori
- Subjek Pajak Orang Pribadi
- Kepatuhan Wajib Pajak
- Keadilan Iklim Berusaha
- Fasilitas.
| Berbagai Sumber / Ahmad R
