Rakyat Sulawesi | – Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights. Ia menyatakan ini dalam pidatonya di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Econventional Hall Ecopark Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi mewajibkan platform digital untuk berbagi hasil dari konten yang mereka manfaatkan dengan perusahaan media tersebut. Platform digital tersebut seperti Google, X (sebelumnya Twitter), dan berbagai media lainnya.
Presiden Jokowi menegaskan hal ini di Perpres Nomor 32 Tahun 2023 Pasal 5 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme.
Dalam pasal tersebut, perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan pers.
Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 2, menjelaskan bentuk kerja sama antara perusahaan pers dengan platform digital berupa lisensi berbayar. Platform digital dan perusahaan pers harus berbagi hasil, data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan.
Pemerintah Indonesia ingin mengatur platform digital seperti Google, Instagram, X, ataupun Facebook untuk memberikan timbal balik yang seimbang. Hal ini agar baik media lokal maupun internasional mendapatkan keuntungan jika platform digital tersebut menggunakan konten mereka.
“Kami memahami pemerintah telah mengesahkan peraturan tentang penerbit berita dan kami akan segera mempelajari detailnya,” ungkap perwakilan Google mengutip CNN Indonesia.
Google mengatakan, mereka telah bekerja sama dengan penerbit berita dan pemerintah dalam pengembangan jurnalistik Indonesia yang lebih baik. Mereka juga menuturkan bahwa penyajian berita dan perspektif yang beragam tanpa prasangka dan bias penting untuk produk mereka.
“Maka, dalam upaya bersama ini, kami selalu menekankan perlunya memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses ke sumber berita yang beragam,” ujar Google.
